Kendala-kendala jika ingin memberantas Parkir Liar pada Kantor Pemerintah

Idealnya, jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan di suatu kantor pemerintah seharusnya kendaraan yang dibawa bisa diparkir dengan aman di tempat parkir kantor & bebas biaya.

Tapi kenyataannya sekarang belum seindah itu, disini saya akan menuliskan kendala-kendala yang pernah saya lihat jika ingin mengatasi hal tersebut :

  1. Memang dimungkinkan suatu kantor menggaji beberapa satpam untuk menjaga tempat parkir, tapi bagaimana dengan tukang parkir sebelumnya yang sudah puluhan tahun mendapatkan mata pencaharian sebagai tukang parkir ditempat tersebut (yang biasanya warga asli sekitar)…Apakah satpam yang digaji dengan Upah Minimum sanggup menghadapi resiko “perang” dengan eks tukang parkir?
  2. Saya pernah berkenalan dengan Pegawai Eselon IV yang ingin agar tempat parkir dikantor dijaga oleh satpam kantor, tapi tidak ada yang mendukung dia….bahkan Para Satpam lama-pun (yang mungkin mendapat penghasilan tambahan jika ada masyarakat yg ikhlas memberi uang parkir) malah membenci pegawai Eselon IV tersebut, karena para satpam menganggap selama ini sudah berjalan dengan damai…para tukang parkir mendapat rezeki dari kendaraan yang diparkir, satpam mendapat gaji dari kantor….jika tukang parkir “diusir” para satpam sangat malas untuk ber-konflik dengan warga sekitar.
  3. Adanya mutasi para pegawai yang idealis, orang-orang seperti pegawai Eselon IV yang saya tulis pada poin 2 sangat jarang ditemui…dan ketika misinya disuatu kantor belum selesai, dia sudah dimutasi lagi ke kantor lain…mungkin ceritanya akan lain jika dia lebih lama berada dikantor, kemungkinan untuk membuat suatu sistem pelayanan prima dalam hal parkir menjadi lebih besar.
  4. Jika Tukang parkir lama diusir, bagaimana dengan tingkat keamanan kendaraan-kendaraan masyarakat yang diparkir? apakah meningkat atau menurun? karena para eks tukang parkir pun masih perlu cari makan (cari kerjaan lain susah) & wilayah yang dia kenal ya wilayah tempat dia bekerja selama ini.
  5. Sebagian masyarakatpun sebenarnya enggan ber-konflik dengan tukang parkir…dia pikir lebih baik ngasih 2.000 tapi kendaraan aman daripada parkir gratis tapi motor ilang.

Kondisinya sudah rumit, dilain pihak jika dibiarkan terus menerus yang dirugikan adalah masyarakat banyak yang harus terus menerus mengeluarkan uang parkir.

Kalau menurut pendapat saya pribadi, permasalahan diatas sebenarnya bukanlah permasalahan inti….saya tidak mendukung pegawai eselon IV yg saya kenal membahayakan nyawanya untuk mengatasi permasalahan kecil seperti parkir liar, kalaupun harus membahayakan nyawa bahayakanlah untuk hal-hal yang besar, contohnya : Bagaimana caranya membuat suatu SISTEM yang memungkinkan agar semua masyarakat Indonesia (termasuk tukang parkir, para satpam, para pegawai dsb) bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah bahkan gratis (makanan, air, tempat tinggal, kesehatan , pakaian)… sehingga otomatis tidak perlu lah berantem hanya karena kehilangan mata pencaharian dari tempat parkir…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*