Sosialisasi SPAN, Cara membuat UP Awal 2015 & …PMK-190 th 2012 ?

Tadi pagi (13-01-2015) ikut sosialisasi di KPPN…coba saya tulis ulang apa yang saya tangkap dari sosialisasi tersebut :

Pagi hari…Hujan, berhubung saya pake motor & klo pake sepatu bisa-bisa basah, saya pergi ke KPPN memakai Sandal 😀

Pembicara Pertama, Kepala KPPN

Materi Awal…PMK 190? …Kepala KPPN sepertinya ingin mengingatkan Satker-satker yang belum melaksanakan sepenuhnya PMK 190 th 2012, jadi Materi awal yang diberikan adalah Slide-slide Power Point tentang PMK 190. Namun tetap ditambah dengan info-info terkini tentang SPAN, misal klo sebelum SPAN satker masih bisa mengirim ADK Kontrak bareng sama SPM, tapi klo sudah launching SPAN ADK kontrak harus disampaikan maksimal 5 hari setelah ttd ringkasan kontrak.

Pembicara ke-2, sosialisasi SPAN

Pembicaranya adalah pegawai dari Kantor Pusat DJPBn. Poin-poin yang saya tangkap :

  • SPAN itu adalah proses di KPPN, tapi berhubung Satker berhubungan dengan KPPN maka Satker juga akan merasakan perubahannya
  • Klo di Satker nantinya bernama SAKTI
  • Klo pas awal-awal mungkin Satker akan merasa agak repot, tapi SPAN itu sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah
  • Ditambahkan dengan cerita-cerita tentang Sejarah pengelolaan keuangan negara, contohnya dari awal kita merdeka sampai tahun 2003 kita masih memakai Undang-undang buatan Belanda. Setelah masa itu barulah kita membuat Undang-undang sendiri. Berdasarkan Undang-undang baru tersebut seharusnya setiap Satker pada tahun 2008-an sudah membuat Laporan keuangan Akrual. Tapi karena Sarana & Prasarana yang belum mendukung maka Laporan Akrual belum juga bisa terlaksana. Salah satu cara untuk memperbaiki Sarana & Prasarana itu adalah dengan launching SPAN & SAKTI….kira-kira seperti itu…semoga saya ga salah nulis..hehe
  • Terus dengan adanya SPAN & SAKTI nanti kedepannya terdapat kemungkinan Satker itu bisa fokus mengerjakan Tugas dan Fungsinya…misal, Satker yang pekerjaan pokoknya membangun Jalan Raya…semua pegawainya Fokus membangun jalan raya tanpa harus ada sebagian pegawai yang memikirkan harus bayar listrik gedung kantor, bayar tagihan telpon, tagihan PDAM kantor dsb. Nanti kedepannya akan ada Satker Khusus yang mengurusi masalah-masalah seperti pembayaran Listrik Kantor se-Indonesia. Sehingga Tiap Satker bisa lebih fokus menjalankan Tugas Pokok & Fungsinya.

Pembicara Ke-3, Staf KPPN

Selingan Tata Cara Pengajuan KIPS 2015, penggantian Specimen Pejabat pengelola keuangan…hal-hal semacam itu.

Pembicara ke-4, Staf KPPN

Hal Teknis, bagaimana cara mengajukan UP Awal tahun 2015. Caranya masih hampir sama dengan tahun lalu & Uraian pembayaran udah muncul otomatis.

Selesai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*