“Membongkar” PMK 113 (Peraturan tentang Surat Perjalanan Dinas [SPD])

Surat Perjalanan Dinas (SPD) , dahulu namanya Surat Perintah Perjalanan Dinas.

hasil “pembongkarannya” saya tulis dalam 4 kertas A4   :D

surat perjalanan dinas

Yang biasanya terjadi :

  1. Kepala Kantor menerbitkan Surat Tugas
  2. PPK menerbitkan SPD (di banyak tempat, kepala Kantor adalah KPA sekaligus PPK)
  3. Pegawai pergi ke tempat tujuan sambil membawa ST & SPD, lalu Perjalanan Dinas selesai
  4. Pegawai menyerahkan SPD yg telah distempel ke Bagian Keuangan + daftar Pengeluaran Riil dsb
  5. Menunggu SPD Cair

Yang saya tangkap pertama kali dari PMK 113 adalah  besarnya peranan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Surat Perjalanan Dinas ini. PPK berhak untuk menetapkan berapa biaya SPD yang diterima oleh masing-masing pelaksana SPD.

lalu Benih dari SPD ini adalah Surat Tugas dari Kepala Kantor, disinilah kepala kantor harus melaksanakan prinsip-prinsip dari perjalanan dinas yakni :

  • Selektif
  • Ketersediaan Anggaran & kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian negara/Lembaga
  • Efisiensi
  • Akuntabilitas

Mengenai Biaya Perjalanan Dinas (dibayar sebelum / sesudah) ?

Didalam PMK ini diutamakan bahwa Biaya SPD itu dibayar Sebelum Perjalanan Dinas dilakukan, PPK memperkirakan berapa kira-kira Biaya perjalanan Dinas yg diperlukan……..Pelaksana SPD mendapatkan Uang Muka SPD…lalu, setelah perjalanan Dinas dilakukan , paling lambat 5 (lima)  hari kerja ..Pelaksana SPD harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas (Kepala Kantor) & harus mempertanggung jawabkan Biaya Perjalanan Dinas kepada PPK.

Dalam PMK ini yg seharusnya berperan besar dalam Pelaksanaan perjalanan Dinas adalah Kepala Kantor, Pejabat Pembuat Komitmen & Pelaksana SPD.

Jadi :

  • Sudahkah kepala kantor memilih dengan selektif, efisien, akuntabilitas & ketersediaan Anggaran atas  Surat Tugas yang dikeluarkannya?
  • Sudahkah PPK membuat Rincian Biaya Perjalanan Dinas?
  • Sudahkah pelaksana SPD mempertanggung jawabkan Pelaksanaan perjalanan Dinas kepada Kepala Kantor & PPK ?
  • Sudahkah semuanya membaca PMK 113? (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012, TANGGAL 3 JULI 2012)

 

 



This entry was posted in nuliS-bebAs. Bookmark the permalink.

2 Responses to “Membongkar” PMK 113 (Peraturan tentang Surat Perjalanan Dinas [SPD])

  1. Gino Tugino says:

    salam. gan, gambaran yang agan takutkan menjadi fakta gunung es.
    meski tanpa penelitian mendalam -buat apa, bakal makan ati- dapat dibuat H0 bahwa manajemen aparatur pemerintah pusat maupun daerah sama sekali tidak paham (khusnuzhon) atau memang diarahkan untuk tidak (su’uzhon) efisien, efektif dan ekonomis, dengan alasan apapun juga.
    1. di era teknologi komunikasi dan komputerisasi saat ini, urgensi kebanyakan penganggaran maupun realisasi spd menjadi hal yang seharusnya dipertanyakan.
    2. instansi sudah termakan kebiasaan untuk mengalokasikan spd sebagai ajang penghormatan kepada jabatan, atasan atau bagi-bagi kesempatan jalan-jalan.
    3. aparatur pemeriksa entah tumpul taringnya atau sengaja mengebiri diri sendiri sehingga tidak lagi mampu melihat kerancuan dalam lahirnya peraturan dan perencanaan anggaran.
    naasnya gan, kebanyakan dari mereka adalah saudara muslim kita dan sudah susah payah disekolahkan oleh rakyat kita.
    nah lho. mo apa coba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *