Arti Nomor-nomor pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi & Bangunan

Format nomor pada SPPT adalah :

00.00.000.000.000-0000.0 (Contoh : 36.75.742.010.022-0116.0)

  • 00 = Kode Provinsi (Jawa barat, Banten, Jawa Tengah dsb)
  • 00 = Kode Kabupaten / Kota (Kabupaten Tangerang,Kota Tangerang dsb)
  • 000 = Kode Kecamatan
  • 000 = Kode Kelurahan/Desa
  • 000 = Kode Blok (Seperti halnya blok-blok di suatu perumahan….hanya saja Blok yang dimaksud disini adalah Blok yang ada di Peta Kantor Pelayanan Pajak)
  • 0000 = Kode Nomor Urut dalam suatu Blok
  • 0 = Kode pada KPP (0/9 = SISMIOP,  1 s/d 8 = masih SISTEP)

Apakah Nomor SPPT sifatnya tetap?

Enggak…..jika terjadi pemekaran wilayah maka Nomor SPPT akan ikut berubah…contoh : dulu semua SPPT Warga Banten selalu diawali dengan Kode 32 (Jawa Barat)…namun setelah Banten berubah menjadi Provinsi maka Kode SPPT-nya ikut berubah menjadi 36 (Banten).

Contoh lain : ketika Pondok Aren, Serpong, Ciputat masuk ke Kabupaten Tangerang maka Kode Awal Nomor SPPT Adalah 36.19. (Banten, Kabupaten  Tangerang)…setelah Tangerang Selatan menjadi Kota tersendiri maka Kodenya berubah menjadi 36.76 (Banten, Kota Tangerang Selatan…) *itulah sebabnya kenapa lumayan banyak Wajib Pajak Pondok Aren, Serpong, Ciputat yang gagal melakukan pembayaran lewat ATM Ketika memasukkan Nomor SPPT 36.19 (nomor SPPT Lama) * Saran-nya…coba ganti Kode awal 36.19 dengan Kode awal 36.76 (Jika tidak ada Pemekaran kecamatan/Kelurahan….maka Nomor selanjutnya cenderung tetap)

*Walaupun Pajak Bumi & Bangunan akan di kelola oleh PEMDA….(Paling lambat awal th 2014)…prediksi saya penomoran Pajak Bumi & Bangunan akan tetap mengikuti format diatas….karena Format diatas adalah hasil penyempurnaan dari beberapa kali perubahan Format penomoran SPPT.


Update 29 Juli 2015

Saya mendapatkan Info dari Bapak Pudji yang pada tahun 2015 ini mengalami kendala saat hendak melakukan pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) untuk wilayah :

  • Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Kode 36.76…)
  • desa/kelurahan Palasari di Cipanas, Jawa Barat (Kode 32.05…)

Asumsi awal saya & Bapak Pudji tentang gagalnya pembayaran PBB di Dua wilayah tersebut adalah karena adanya perubahan kode SPPT, namun waktu di cek di website kemendagri (http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah) mencari tau apakah ada pemekaran kelurahan / kecamatan…tapi ternyata data pada website tersebut tidak menunjukkan adanya pemekaran wilayah.

Setelah Pak Pudji bertanya ke pihak-pihak terkait selama seminggu terakhir ini, hasilnya adalah :

“1. Bahwa benar, TIDAK ada perubahan apa2 terhadap NOP SPPT PBB, baik untuk daerah TangSel maupun Cipanas.

2. Tapi untuk pembayaran PBB di seluruh wilayah Jabar, ternyata sekarang semuanya harus dilaksanakan via Bank BJB. Kerjasama dengan bank2 lainnya selama 2 tahun terakhir ini (2014 n 2015 atau setidaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran PBB di tahun ini yaitu Agustus 2015) belumlah diperbarui. Kemungkinan besar baru akhir tahun 2015 ini kerjasama tersebut baru akan di”hidup”kan kembali. Jadi mohon agar Pak Riva mengingatkan para warga Jabar agar dapat melaksanakan pembayaran PBB mereka di Bank BJB terdekat sebelum tanggal 31 Agustus 2015 ini demi menghindari dikenakannya penalti sebesar 2% per bulan.

3. Bagi mereka yang memiliki villa di daerah Cipanas, rupanya pembayaran PBB harus dilaksanakan di Bank BJB cabang Cianjur. Karena cabang tersebut belum terkoneksi secara on-line dengan jaringan cabang2 Bank BJB lainnya, maka kita harus telepon Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah setempat untuk menanyakan jumlah kewajiban PBB yang harus kita bayarkan. Atau dalam hal saya, saya mendapatkan angkanya langsung dari Kantor Cabang BJB Cianjur itu sendiri (phone: 0263-261474/261570). Lalu jumlah kewajiban pembayaran PBB tersebut dapat disetorkan ke kantor cabang BJB terdekat.”

Semoga bermanfaat & terimakasih kepada Bapak Pudji atas Informasinya.

16 thoughts on “Arti Nomor-nomor pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi & Bangunan

  1. malem pak.. kebtulan sya lagi bingung mengenai nop pbb tanah saya .. ada 2 nop dalam satu tanah.. ada perbedaan di kode bloknya sementara dr kode wilayah sampe desa sama… apakah nop bisa berubah karena beda nama WPdan adanya perubahan dr yg tdnya cuma bumi skrg ada bangunannya ..? setelah sy cek di notaris yg diverifikasi pemerintah nop yg sudah ada bangunannya.. mhn penjelasan langkah apa yg saya harus lakukan agar ada kejelasan nopnya ?

    • NOP bisa berubah (dipecah menjadi 2),

      Misalkan Bapak A memiliki Tanah dengan luas 500m2, NOP nya : 36.19.090.007.001-0003.0 lalu dijual ke Bapak B seluas 100m2

      Hasil akhirnya :
      1. Bapak A kedepannya mendapatkan NOP 36.19.090.007.001-0003.0 dengan luas 400m2
      2. Bapak B mendapatkan NOP baru (misal : 36.19.090.007.001-0799.0 dengan luas 100m2)

  2. maaf pak satu lagi saya adlh pemilik ketiga tanah tersebut kemaren sy bayar pajaknya pake yg sppt dr pemilik pertama si spptnya masih tertulis bumi aja tagihan pajak dr 2008 pdhl waktu AJB dr pemilik kedua pajak sudah lunaa sampe 2011 dgn nop baru dan spptnya sudah tertulis bumi dan bangunan selain itu nama WP juga sudah diganti dgn pemilik kedua.sy jd bingung knp satu tanah ada 2 sppt dan tagihan pajak juga dua2nya terus berjalan?

    • Berhubung PBB sudah dikelola oleh Pemda, lebih baik Mba Rusi secepatnya mengurus Mutasi PBB (Ganti nama )ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemda terkait, sekaligus menanyakan perihal NOP Double tersebut…

      Jika Pemdanya memiliki database berupa Peta Wilayah….mungkin sekalian bisa cek NOP yg benar yg sesuai dengan lokasi yg sebenarnya itu NOP yg mana.

      Untuk persyaratan Mutasi kira-kira seperti yg tercantum di Website Pemda Kota Depok seperti ini : http://pbb-bphtb.depok.go.id/mutasi%20pbb.php

  3. Terima kasih infonya.
    Saya ada pertanyaan, kmaren barusan saya melunasi PBB untuk perusahaan saya. Udah kelar, dapat buktinya ehh mba kasir bilang kalo NOP-nya ngk kedaftar alamat kelurahannya. Dan diberitahu minta SPPT terbaru di unit pelayanan karena katanya wilayah saya kena pemekaran.

    Pertanyaan saya :
    1.Apa dengan NOP SPPT yg baru berpengaruh ke NJOP-nya ??
    2.Bila sudah dapat, apa kami harus memproses berkas baru lgi ??

    Mohon pencerahannya, pas kemaren di Dispenda masih mumet denger penjelasan mba-nya. Terima kasih.

    • Kalau perubahan NOP SPPT hanya karena pemekaran wilayah saja sepengetahuan saya tidak berpengaruh ke NJOP.

      Tapi jika Pihak Pemda melakukan update Database NJOP berbarengan dengan perubahan NOP SPPT maka ada kemungkinan NJOP-nya berubah.

      Mengenai berkas baru atau tidak…itu tergantung proses pemecahan database di Pemda-nya Pak….kalau Pas proses-nya lancar harusnya sih gak membuat berkas permohonan baru lagi…kita tinggal menerima SPPT atas nama kita yg NOP SPPT-nya sudah update.

  4. Pak, saya pernah punya SPPT yg di lembar belakangnya ada nomor seri 03905079. Tapi punya adik saya kok saya bolak balik halamannya anggak ada nomor seperti itu. Apakah itu resmi?

    • Mulai tahun 2014 SPPT dicetak oleh Pemda masing-masing (Di Indonesia ada ratusan Pemda), jadi terdapat kemungkinan terdapat beberapa perbedaan warna & termasuk perbedaan Nomer Seri seperti contoh yg 03905079 tersebut.

      Sepengetahuan saya Nomer seri seperti itu tidak wajib ada di SPPT….Seperti halnya Nota dari toko-toko…kadang ada yg tercantum Nomer Seri, kadang ada juga yg polos…tergantung percetakan yg dipakai.

      Untuk memastikan keaslian SPPT, bisa di cek di Unit Pelayanan PBB Pemda masing-masing….atau bisa juga di cek di Bank saat kita akan melakukan pembayaran, jika Nomer SPPT, Nama & Jumlah Tagihan dari Bank sama dengan yg di SPPT maka SPPT tersebut Asli. (Jangan nitip bayar melalui orang lain)

  5. Salam pak, kalau saya mau cari daftar pengkodean wilayah utk NOP tersebut, bisa saya peroleh dimana ya pak? Daftar wilayah yg di webnya kemendagri ternyata kode kecamatannya berbeda dg yg di nop. Terima kasih sblmnya

    • Iya, database Kemendagri & database perpajakan memang berbeda Pak…bahkan sampai sekarangpun masih berbeda.

      Mengenai daftar pengkodean wilayah untuk NOP saya kurang tau dulu tepatnya seperti apa…Tapi terdapat kemungkinan dulu Kode NOP dibentuk berdasarkan posisi suatu kecamatan di Peta suatu Kota atau Kabupaten.

      Misalkan suatu kecamatan yg posisi dipetanya paling kiri diberi kode 010, posisi tengah 050….posisi paling kanan 070…jika ada pemekaran dari kecamatan yg dipaling kiri (Dari 010)…kecamatan barunya diberikan kode 011 … *kodenya masih terkait dengan 010

      Untuk Database Kemendagri saya kurang tau pembentukannya seperti apa….tapi kalau yg saya perhatikan sepintas …datanya berdasarkan urutan pendaftaran suatu kecamatan…jadi misalkan kecamatan A (kode 01), kecamatan B (kode 02), Kecamatan C (kode 03) …..maka jika ada pemekaran dari kecamatan A…akan diberi kode 04.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*