Syarat Validasi SSP (Permohonan Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)

Kalau Kita Jual Tanah dan /atau Bangunan, maka 5% dari total hasil penjualan tersebut harus disetorkan ke Negara dengan SSP melalui BANK (Kode Akun Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 402).

lalu setelah itu SSP yang telah di stempel Bank harus di Validasi di Kantor Pelayanan Pajak sesuai Tanah yg dijual  tersebut terdaftar  (jadi ……..meskipun NPWP penjual adalah NPWP Jakarta jika Tanah yang dijual itu ada di  Tangerang maka permohonan Validasi SSP harus disampaikan di Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak di Tangerang dimana tanah tersebut terdaftar)

Kurang lebih persyaratan untuk Validasi SSP adalah sebagai berikut (sebagai gambaran…lebih lengkap lebih bagus) :

  • SSP Asli Lembar ke-1  yang sudah tertera NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) * ada juga beberapa Bank yang mencantumkan  NTPN di Lembar tersendiri.
  • Fotocopy SSP  Lembar ke-1 sebanyak 2 Lembar (Jika NTPN ada di lembar tersendiri maka lembar tersebut di fotocopy 1x)
  • Fotocopy SPPT atau STTS/Struk ATM/Bukti Pembayaran Lainnya
  • Tunggakan Pajak Bumi & Bangunan harap di Lunasi dulu
  • Fotocopy Faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang (KUITANSI)
  • Fotocopy KTP
  • Surat Kuasa dalam Hal Pengurusan Validasi SSP diwakilkan kepada orang lain  (lampirkan juga fotocopy KTP Penerima Kuasa)
  • Mengisi Formulir Permohonan Validasi SSP (Formulir ada di Kantor Pelayanan Pajak)
  • Dalam hal terdapat perbedaan nama SPPT & NPWP, perbedaan Luas Tanah, perbedaan Luas Bangunan / Perbedaan Lainnya,  Lampirkan juga dokumen pendukung lain yang menerangkan kenapa nama atau luas tanah atau luas bangunan berbeda (Sertifikat / IMB / Akta Jual Beli sebelumnya / Surat Keterangan dari Kelurahan / Draft Akta Jual beli/Kartu Keluarga………….*disesuaikan dengan perbedaan di berkas permohonan Validasi)
  • Kalau SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sudah ada, Fotocopy nya dilampirkan saja di berkas permohonan karena itu mempermudah Petugas Peneliti di Kantor Pelayanan Pajak.

Kenapa SSP tersebut harus di Validasi ?

  • Untuk memastikan bahwa SSP tersebut Asli, karena ada juga SSP yang palsu
  • Untuk memastikan bahwa penghitungan telah dilakukan dengan benar, karena mungkin saja seseorang ketika sedang GALAU menjadi tidak konsentrasi lalu pajak yang dihitung salah hehe :D  ( , *banyak yang menyangka kalau 5% yang disetorkan itu adalah 5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)…padahal Dasar untuk menghitung 5% itu adalah Nilai yang lebih tinggi antara [NJOP atau Harga Jual yang sebenarnya]. (jadi kalau misal NJOP bernilai Rp. 100.000.000 sedangkan tanah dijual dengan Nilai Rp. 200.000.000,- maka kita seharusnya menghitung 5% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 10.000.000,-
  • Karena SSP yang telah di Validasi adalah salah satu persyaratan untuk ke BPN

Berapa Lama Proses Penelitian SSP??

Bisa 1 hari kerja, bisa 3 hari kerja….bisa juga lebih ….jika petugas peneliti di Kantor Pelayanan Pajak hanya satu, sedangkan berkas permohonan yang harus di teliti menumpuk….mau gimana lagi??? *kadang ada juga Developer yang memasukkan 50 berkas  sekaligus yg tentunya dibutuhkan waktu penelitian yang lebih lama…..

Apakah pengurusan Validasi SSP dipungut Biaya?

GRATIS…Semua pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak  itu Gratis…Jika kita mengurus lewat Notaris & diminta biaya pengurusan Validasi SSP….maka biaya tersebut adalah Biaya untuk Notaris/Staff Notaris yang mengurus berkas kita (Uang Bensin Staff Notaris dsb)….

Dasar Hukum :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2010, TANGGAL 4 MEI 2010……………..SURAT EDARAN NOMOR : SE-81/PJ/2010 TANGGAL 29 JULI 2010.

Hasil Akhir :

  • Jika penghitungan sudah benar, NTPN Terdaftar..maka kita akan mendapatkan SSP Asli yang telah di Validasi
  • Ada Kemungkinan harus Cek Lapangan dulu (Misal di SPPT Ada bangunan…tapi kita bayar pajak tanah kosong…maka petugas di KPP Harus melihat sendiri kondisi lapangan…apakah benar bangunan lamanya sudah roboh??)
  • Bisa juga dapat Surat Pemberitahuan Kurang Bayar

Hal Lain :

  • Pada Prakteknya kadang penjual tanah tidak tau Nomor SPPT Tanah yang dipunyainya
  • ada juga Validasi SSP dari hasil lelang
  • ada juga yang bayar dengan NPWP Pembeli (padahal gak boleh)
  • ada (banyak) Penjual yang gak mau tau masalah PPh Final 5% pengennya uang yang diterima itu bersih jadi Pembelilah yang mengurus semuanya
  • ada yang salah mencantumkan Nomor SPPT di SSP
  • ada yang salah NPWP
  • ada yang salah Kode Akun Pajak
  • Ada yang menghitung PPh Final 5% sama seperti menghitung SSPD-BPHTB (Dikurangi 60jt baru di kali 5%) <—– padahal ini salah, harusnya langsung dikali 5%
  • Bagaimana dengan SKB????
  • gimana dengan permohonan Validasi SSP perumahan subsidi ??…
  • bagaimana dengan Validasi SSP Suami Istri yg Bercerai?? (Suami mengalihkan hak ke Istri atau sebaliknya)?
  • Ada beberapa perubahan tentang Tata cara Validasi SSP karena SSB / SSPD-BPHTB dialihkan ke Pemda masing-masing.
  • dsb………………..

begitulah pada prakteknya…tentunya secara rinci belum bisa saya deskripsikan satu per satu di Tulisan Singkat ini :)

Mohon dikoreksi jika ada kesalahan informasi yang saya tulis diatas.

 



This entry was posted in nuliS-bebAs. Bookmark the permalink.

20 Responses to Syarat Validasi SSP (Permohonan Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)

  1. FIRMAN says:

    saya kebetulan petugas validasi SSP di salah satu KPP di jakarta..mengenai pembayaran PPh final 4 (2) atas jual beli,dimana penjual menggunakan akta kuasa menjual ternyata SSP juga dibayar dgn NPWP dan nama kuasa penjual..adakah aturan yg membolehkannya..?terutama dari segi hukum saya awam..sepengetahuan saya, kewajiban perpajakan tidak bisa dialihkan kepda orang lain dalam bentuk apapun..mohon penjelasannya..

  2. fahrul says:

    Kalau ada transaksi jual beli tanah menggunakan nama istrinya. Sedangkan si Istri NPWPnya menjadi satu dengan sang suami. Apakah keterangan yang dicantumkan pada SSP, Apakah Nama diisi dengan nama suami dan NPWP diisi dengan NPWP suami? atau Nama diisi dengan nama sang istri dan NPWP diisi dengan NPWP sang istri?

    Mohon penjelasannya ya Pak’

    Thank You,

    Fahrul

    • Riva Putra says:

      Setau saya memakai NPWP suami, nama SSP bisa ditulis nama Suami / nama Istri & Saat Validasi-SSP Copy kartu Keluarga atau Surat Nikah harus dilampirkan.

  3. maryanah says:

    saya sedang mengurus ajb,tetapi saya bingung kemana saya harus mengurus ssp,dan ssb ,seperti apa prosedur yang harus saya jalankan,saya tinggal di bantar gebang bekasi mohon info nya,saya benar-benar awam jadi ga ngerti sama sekali.

    • Riva Putra says:

      Singkatnya :

      SSP seharusnya diurus oleh Pihak Penjual…..Setor uangnya di Bank/Kantor Pos, lalu SSP tersebut di Validasi di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana lokasi Tanahnya terdaftar.

      SSB (sekarang istilahnya SSPD-BPHTB) diurus oleh Pihak Pembeli, setor uangnya di Bank…lalu di Validasi di Pemda setempat.

      Ibu bisa mencari Alamat Kantor Pajak dimana lokasi tanah ibu terdaftar melalui Website Direktorat Jenderal Pajak .. http://www.pajak.go.id/direktori-kpp

      • Tatang says:

        Mas mau tanya, saya mau bwt Sertifikat Hak Milik dari AJB/Girik-C, wilayah pondok melati, Prosesnya AJB/Girik-C tahun 1992.
        Untuk SPPT PBB rutin dibayar tiap tahun, tetapi untuk SSB/BPHTB saya tidak punya dokumen pembayaran dan tidak tahu apakah sdh dibayar atau belum.
        Untuk SSP/PPh juga sama, tidak tahu statusnya.
        Gimana dan kemana cara mengecek nya ?
        Karena dipersyaratan BPN harus melapirkan Bukti SSB-BPHTB dan bukti SSP/PPh.
        Thanks,

        • Riva Putra says:

          Tahun 1992 ya?
          Setau saya Dasar Hukum (awal…kedepannya beberapa kali Revisi) untuk SSP/PPh Final adalah Peraturan Pemerintah No. 3 / No 48 Tahun 1994 & Dasar Hukum Awal untuk SSB/BPHTB adalah UU No. 21 Tahun 1997.

          Kemungkinan besar SSP-PPh / SSB-BPHTB yang dimaksud oleh BPN belum ada karena Dasar Hukumnya saja th 1994 & 1997.

          untuk sebelum tahun 1994 & 1997 saya kurang tau bentuk pembayaran pajaknya seperti apa.

          Mungkin harus ditanyakan lagi ke BPN, jika SSP-PPh / SSB-BPHTB belum ada yang harus dilakukan Mas Tatang apa? Apakah harus membayar SSP & SSB dengan NJOP Tahun 2014 atau bagaimana?

  4. Alvin says:

    Klo mw validasi SSP kecamatan cilandak lokasi’a dimana Mas broooooo….
    Tolong d share donk….
    thx yooooooo…..

  5. Roy says:

    Permisi nanya… kalau saya menjual property yang belum jadi namun tidak dengan AJB karena ajbnya akan dilakukan pihak pembeli dengan developer (jadi saya tangan pertama invest). nah karena penjualan belum AJB namun saya tetap membayarkan PPh final 5% tersebut agar pembeli tidak ada kesulitan dikemudian hari. permasalahannya adalah pihak developer meminta lembar asli SSP lembar 1 saya. Setau saya kan lembar 1 itu saya gunakan untuk pelaporan, namun tampaknya pihak developer kekeh untuk ngambil itu lembar. Bagaimana bagusnya yah? bisa tolong penjelasan di email? thanks

    Roy

    • Riva Putra says:

      sudah saya reply ke e-mail a****@***mail.com

      • Vika Surya says:

        Apakah ada peraturan yg mengatur hak dan kewajiban petugas pajak yg memeriksa wajib pajak dserta hak dan kewajiban dari wajib pajib pajak yg sedang diperiksa. Terhadap ssp pajak final apakah petugas pajak boleh menanyakan/meminta/mengusut dasar obyek pajak nya misalnya SSP 5% tanah dan bunga deposito?

  6. Vika Surya says:

    Pertanyaan Firman tgl 3/1/2013 apa jawabannya . Mohon di emailkan

  7. DWISA says:

    UNTUK perhitungan pajak hibah itu gmna ya??

  8. ika says:

    permisi nanya…pph untuk ajb salah pengetikan nama di wajib pajak, pdhal sudah disetorkan di bank…apa bisa diperbaiki???
    tq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *